rozib.com — Perlakuan keras pemerintahan Indonesia ke demonstran sesudah gempuran pada mahasiswa Papua pada 2019 menegaskan diskriminasi rasial yang telah lama terjadi pada warga tradisi Papua, berdasar laporan Human Rights Watch yang di-launching pada Kamis (19/9).
Pemerintahan semestinya menuntaskan masalah sejarah, ekonomi, dan politik yang ditemui warga Papua, bukan menuntut mereka dengan dakwaan pemberontakan dan kejahatan lain saat jalankan hak-hak dasar mereka atas kebebasan berekspresif, berserikat, dan bergabung dengan damai, kata instansi HAM itu.
“Mereka harus juga selekasnya melepaskan beberapa orang yang ditahan dengan tidak resmi,” kata laporan Human Rights Watch (HRW) dengan tebal 80 halaman itu.
Sementara itu Kantor Staff Kepresidenan menanyakan patokan yang dipakai dalam laporan itu dan memperjelas jika tidak ada satu juga peraturan pemerintahan yang memiliki sifat rasis, tidak di Papua dan tidak di mana saja.
Laporan dengan judul “Bila Ini Bukan Rasisme, Lantas Apa?”: Diskriminasi dan Pelanggaran Lain Pada Orang Papua di Indonesia menjelaskan jika protes yang dibuat lewat kampanye sosial media Papuan Lives Matter fokus pada pelanggaran hak asasi manusia pada orang Papua,
Pelanggaran pada orang Papua asli itu termasuk penampikan hak atas kesehatan dan pendidikan, dan ajakan damai untuk kedaulatan untuk Papua Barat, tempat beberapa warga tradisi Papua tinggal.
Laporan itu menyorot beberapa kasus aktivis Papua yang dijatuhi hukuman karena peranan mereka dalam protes dan dakwaan tidak berdasarkan yang disodorkan pada mereka.
“Rasisme dan diskriminasi yang dirasakan orang Papua sepanjang sejumlah dasawarsa baru memulai mendapatkan perhatian dari faksi berkuasa Indonesia sesudah protes besar di tahun 2019,” kata Andreas Harsono, periset senior di HRW.
“Pemerintahan harus melakukan tindakan sesuai banyak referensi PBB untuk akhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan meluluskan pemantau internasional dan wartawan asing untuk berkunjung daerah itu. ”
Di antara Juni 2023 sampai Mei 2024, HRW menjumpai beberapa orang Papua untuk mengulas diskriminasi yang mereka temui setiap hari dan lakukan 49 interviu dalam dengan aktivis lokal yang diamankan dan diadili sesudah pergerakan Papuan Lives Matter diawali pada 2019.
Disamping itu, HRW menginterviu advokat, akademiki, petinggi, dan pimpinan gereja.