rozib.com – Beragam koalisi melangsungkan demonstrasi di muka Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, semenjak Kamis (22/8/2024) pagi. Beberapa massa tindakan ini mengumandangkan beberapa tuntutan berkaitan perlakuan inkonstitusional DPR yang tiba-tiba melangsungkan rapat Tubuh Legislasi (Baleg), Rabu.
Di pertemuan itu mengoreksi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan peralihan tingkat batasan penyalonan kepala wilayah lewat Keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Pekerja dan Gelora.
Tetapi, Baleg mengganti Keputusan MK dengan memutuskan jika kelonggaran threshold penyalonan kepala wilayah hanya untuk parpol yang tidak mempunyai bangku di DPRD.
Komika turun ke jalan
Pada Kamis pagi, massa tindakan mulai tiba dan padati depan Gedung Parlemen. Massa yang tiba salah satunya pekerja, mahasiswa, pelawak, sampai siswa STM.
Satu demi satu, komika ini mengumandangkan gagasannya berkaitan kekesalan ke instansi negara yang dipandang tidak kembali memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Jika petinggi mulai melawak, saat pelawak yang menantang,” kata Rigen di lokasi.
Disamping itu, Rigen mengkritik secara berkomedi masalah ada akan calon kepala wilayah yang ingin maju pada Pemilihan kepala daerah 2024, tapi umurnya belum 30 tahun saat registrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tetapi, ia tidak menerangkan dengan jelas siapa figur yang diartikan tersebut. “Umur (belum) 30 (tahun) ingin nyalon kepala wilayah? Jangan Dek ya,” sebut Rigen.
Dalam peluang itu, komika Arie Kriting sebagai orator dalam tindakan demo ini mengingati ke wakil masyarakat di gedung keong jika warga terus menjaga.
“Kita perlihatkan jika masyarakat masih tetap ada, kita tidak tidur, Beberapa teman . Maka kita akan dampingi terus,” tutur Arie di atas mobil instruksi di muka Gedung DPR/MPR RI.
Kedatangan beberapa pelawak di Gedung DPR/MPR RI disebutkan untuk memperlihatkan tindakan kebersamaan menjaga keputusan MK berkaitan Undang-Undang Pemilihan kepala daerah yang dibatalkan DPR.
“Kami menyaksikan dengan jelas bagaimana wakil masyarakat kita tidak sebagai wakil suara masyarakat,” tutur Arie.