Jakarta, Komunitas server gacor – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjumpai bos Dana Moneter Internasional (IMF) atau Direktur Eksekutor Dana Moneter IMF Kristalina Georgieva di Amerika Serikat (AS).
Georgieva memaparkan jika tatap muka dengan Menko Luhut itu mengulas mengenai peraturan di Indonesia yang dapat memberi kenaikan ekonomi dan kenaikan standard hidup di Indonesia.
“Dialog yang aktif dan bernilai dengan Menteri @luhut_binsar dan teamnya. Peraturan yang bagus di Indonesia memberi hasil yang hebat untuk masyarakatnya. Ekonomi yang terus berkembang, tugas yang semakin lebih banyak dan lebih bagus, kenaikan standard hidup di semua negeri,” terang Georgieva dikutip dari media sosial Twitter resminya, d ikutip Jumat (11/8/2023).
Georgieva menjelaskan jika pertemuannya dengan Menko Luhut pelajari masalah gagasan Indonesia saat tingkatkan nilai lebih dan lapangan kerja dengan pembangunan yang berambisi. “Pelajari mengenai gagasan Indonesia agar semakin tingkatkan nilai lebih dan lapangan pekerjaan untuk penuhi arah pembangunannya yang berambisi,” bebernya.
Ia bahkan juga menjelaskan jika pertemuannya dengan Menko Luhut menggembirakan. “Selalu menggembirakan menyaksikan kawan dekat saya @kemenkomarves , Menteri @luhut_binsar,” pungkasnya.
Sudah diketahui, awalnya IMF mengomentari serta melawan peraturan larangan export mineral, khususnya bijih nikel, yang sudah diaplikasikan Indonesia semenjak 2020 kemarin.
IMF mendadak keluarkan pengakuan jika Indonesia perlu pertimbangkan penghilangan dengan setahap peraturan larangan export nikel dan tidak meluaskannya untuk komoditas lain.
IMF minta supaya program hilirisasi di Indonesia ditelaah ulangi, khususnya dari segi analisis ongkos dan faedah. Menurut instansi internasional pemberi hutang itu, peraturan hilirisasi bikin rugi Indonesia.
“Ongkos pajak dalam soal akseptasi (negara) tahunan yang lenyap sekarang ini terlihat kecil dan ini harus diawasi sebagai sisi dari penilaian ongkos-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya Artikel IV Consultation, d ikutip Selasa (27/6/2023).
Oleh karenanya, IMF menghimbau ada analisis teratur berkenaan ongkos dan faedah hilirisasi. Analisis ini harus diumumkan dengan periodik dengan mengutamakan pada kesuksesan hilirisasi dan perlu atau tidak peluasan hilirisasi ke tipe mineral lain.
“Peraturan industri harus juga direncanakan langkah yang tidak merintangi kompetisi dan pengembangan, sekalian meminimalisir dampak rambatan lintasi batasan yang negatif,” sambungnya.
Adapun, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menjelaskan Pemerintahan Indonesia tidak undur untuk meneruskan program hilirisasi walaupun beberapa negara dan organisasi internasional solid “serang” peraturan RI.
Presiden Jokowi memperjelas, pemerintahan tidak hentikan peraturan ke arah industrialisasi dan hilirisasi komoditas mentah. Masalahnya peraturan ini akan memberi nilai lebih besar untuk negara ini.
“Yang terang hilirisasi tidak stop. Hilirisasi sesudah nikel, setop. selanjutnya yang masuk ke dalam tembaga, ke copper. Kelak masuk kembali ke bauksit dan sebagainya karena siapa saja negara mana saja organisasi internasional apapun itu saya anggap tidak bisa hentikan kemauan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari export bahan mentah ke barang 1/2 menjadi atau barang menjadi karena kita ingin nilai lebih ada dalam negeri,” papar Jokowi ke reporter di Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Jokowi memperjelas, hilirisasi nikel pada akhirnya bawa Indonesia memperoleh keuntungan semakin lebih besar, bahkan juga capai Rp 510 triliun dari saat sebelum hilirisasi ini jalan, Indonesia cuma dapat memperoleh nilai export sejumlah Rp 17 triliun.
Presiden sempat mengutarakan imbas hilirisasi nikel yang telah digerakkan Indonesia telah menyerap lapangan pekerjaan jauh berlipat ganda dibanding saat cuma jual mineral mentah.
Ia menyebutkan, saat sebelum hilirisasi, lapangan pekerjaan di bidang nikel cuma sejumlah 1.800 tenaga kerja. Tetapi saat telah lakukan program hilirisasi, jumlah tenaga kerja yang diresap capai 71.500 orang. Itu juga cuma yang ada di Sulawesi tengah, belum termasuk di wilayah yang lain ikut menggalakkan program hilirisasi.
Selanjutnya, di Maluku Utara, awalnya cuma 500 orang, sesudah hilirisasi, jumlah karyawan terdaftar capai 45.600 orang.