Jakarta, Komunitas Server Gacor – Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membuka suara hal gempuran dari dunia internasional pada peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama berkaitan larangan export mineral mentah dan hilirisasi dalam negeri.
Terkini, Uni Eropa mengeluarkan diskusi Penegakan Ketentuan atau Enforcement Regulation untuk lakukan diskusi ke industri-industri yang dirugikan atas peraturan pemerintahan Indonesia.
Bila bisa dibuktikan bikin rugi, Uni Eropa akan lakukan pembalasan, satu diantaranya dengan mengaplikasikan bea masuk beberapa barang dari Indonesia.
Deputi Sektor Koordinir Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengutarakan jika faksinya tidak mempermasalahkan hal Uni Eropa yang menyiapkan ‘serangan’ baru berbentuk Enforcement Regulation.
Menurut dia, Indonesia telah meng ikuti proses yang berada di WTO yang mana Indonesia juga telah ajukan banding atas kekalahan pada tuntutan pertama Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Iya saya telah saksikan barusan (Uni Eropa luncurkan Enforcement Regulation), tidak apapun. Kelak jika ia kerjakan itu, kita kelak saksikan kembali. Kan kita harus juga under process yang berada di WTO. Kan kita banding,” kata Seto dijumpai di selang acara “Nickel Konferensi 2023” Komunitas Server Gacor di Jakarta, sesaat kemarin.
Seto juga memperjelas jika Pemerintahan Indonesia tetap stabil saat meng ikuti proses yang terdapat dan terus berlakukan peraturan larangan export mineral mentah, terutama nikel.
“Sampai ketetapannya final ya kita tidak perlu ganti peraturan kita,” sambungnya.
Tetapi ternyata, bukan hanya tuntutan Uni Eropa di WTO yang serang peraturan Pemerintahan Indonesia. Ada deretan gempuran dunia yang tidak terima atas peraturan larangan export mineral mentah Indonesia. Berikut beberapa “gempuran” dunia pada peraturan larangan export mineral mentah dan hilirisasi RI.
Indonesia Diasingkan AS
Produk nikel Indonesia lewat hasil hilirisasi dalam negeri diasingkan Amerika Serikat (AS). Diasingkan dalam makna tidak masuk ke pemberian stimulan hijau yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) AS.
Lewat IRA, Slot AS dijumpai akan memberi credit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini meliputi US$ 370 miliar dalam bantuan untuk tehnologi energi bersih.
Akan tetapi, stimulan ini dicemaskan tidak berlaku atas mobil listrik dengan battery yang memiliki kandungan elemen nikel dari Indonesia. Argumennya, Indonesia belum mempunyai kesepakatan perdagangan bebas dengan AS.
“Kita ini dihambat terus, termasuk masalah IRA (Peraturan AS). Sebetulnya posisi kita nikmat untuk menantang, karena mereka sedang repot dengan geopolitik masing-masing,” ungkapkan Jokowi di Istana Negara.
Indonesia Dijegal
Produk hilirisasi nikel Indonesia yaitu iron steel terserang ‘jegal’ oleh Uni Eropa. Beberapa negara kombinasi barat itu kenakan trade barrier yang memberi imbas tidak dapatnya anti dumping dan anti bantuan atas produk iron steel Indonesia.
Slot Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mendadak keluarkan pengakuan jika Indonesia perlu pertimbangkan penghilangan dengan setahap peraturan larangan export nikel dan tidak meluaskannya untuk komoditas lain.
IMF minta supaya program hilirisasi di Indonesia ditelaah ulangi, khususnya dari segi analisis ongkos dan faedah. Menurut instansi internasional pemberi hutang itu, peraturan hilirisasi bikin rugi Indonesia.
“Kita ini dihambat terus, termasuk masalah IRA (Peraturan AS). Sebetulnya posisi kita nikmat untuk menantang, karena mereka sedang repot dengan geopolitik masing-masing,” ungkapkan Jokowi di Istana Negara.
“Ongkos pajak dalam soal akseptasi (negara) tahunan yang lenyap sekarang ini terlihat kecil dan ini harus diawasi sebagai sisi dari penilaian ongkos-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya Artikel IV Consultation, d ikutip Selasa (27/6/2023).
Oleh karenanya, IMF menghimbau ada analisis teratur berkenaan ongkos dan faedah hilirisasi. Analisis ini harus diumumkan dengan periodik dengan mengutamakan pada kesuksesan hilirisasi dan perlu atau tidak peluasan hilirisasi ke tipe mineral lain.
“Peraturan industri harus juga direncanakan langkah yang tidak merintangi kompetisi dan pengembangan, sekalian meminimalisir dampak rambatan lintasi batasan yang negatif,” sambungnya.